BANTUAN LANGSUNG TUNAI/BLT-DANA DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA


  Rabu, 22 April 2020 Berita DITJENPPMD

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan ditetapkannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa /BLT-Dana Desa sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. BLT-Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 sebagai revisi Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa / BLT-Dana Desa merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa dengan kategori, keluarga yang kehilangan mata pencaharian / pekerjaan, keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan/ PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu prakerja serta yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Adapun besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total Dana Desa yang diperoleh setiap Desa. Desa yang memperoleh Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000,- dapat mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa. Kemudian, Desa yang memperoleh Dana Desa berkisar antara Rp 800.000.000,- sampai dengan Rp 1.200.000.000,- dapat mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa, serta Desa dengan Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 dapat mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa. Penyaluran BLT-Dana Desa tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less)  setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan  terhitung sejak Bulan April 2020 dengan Kepala Desa sebagai penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa tersebut. Dalam rangka kelancaran serta tepat sasaran pelaksanaan BLT-Dana Desa tersebut, tetap dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota.