PENYIMPANGAN DANA DESA SEBAGAI BAHAN REFLEKSI DAN EVALUASI


  Kamis, 03 Oktober 2019 Berita DITJENPPMD

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal serta diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Penggunaan Dana Desa rentan disalahgunakan oleh perangkat Desa ataupun stakeholdernya. Minimnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan atas pelaksanaan program di Desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan/ korupsi Dana Desa. Kepala Desa menjadi aktor yang paling disorot mengenai penyalahgunaan Dana Desa. Hal ini karena Kepala Desa yang memiliki wewenang besar terhadap pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Oleh karena itu sudah semestinya Kepala Desa berlaku bijak, paham dan taat pada Peraturan Perundangan dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa salah satunya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Beberapa indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, diantaranya :

  1. Kepala Desa menarik uang dari Bank tidak sesuai kebutuhan atau SPP;
  2. Dana Desa sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa tanpa memberikan kewenangan kepada Kaur Keuangan Desa;
  3. Sekretaris Desa tidak diberikan kewenangan dan fungsi verifikasi tidak terlaksana;
  4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak difungsikan/ fungsi dibatasi;
  5. Belanja yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa sepengetahuan Kaur Keuangan Desa;
  6. Kepala Desa terindikasi melakukan praktik nepotisme dengan memilih/ menetapkan Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan dari unsur keluarga;
  7. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak dioptimalkan;
  8. Musyawarah pertanggungjawaban tidak dilaksanakan;
  9. Dana Desa untuk pembangunan dan kegiatan lain tidak dialokasikan seluruhnya (hanya 50-60%);
  10. Kepala Desa terlambat membayar pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN;
  11. SPJ tidak sesuai dan terlambat dibuat.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi Dana Desa, tidak hanya diindikasikan pada Kepala Desa, melainkan juga perangkat Desa lainnya, stakeholder, bahkan tingkat Pemerintahan diatasnya seperti Kecamatan dan Kabupaten. Berikut 12 modus korupsi Dana Desa berdasarkan hasil penelitian ICW :

  1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) diatas harga pasar;
  2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan Dana Desa, padahal proyek tersebut dbiayai oleh sumber lain;
  3. Meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan;
  4. Pungutan/ pemmotongan Dana Desa oleh oknum pejabat Kecamatan / Kabupaten;
  5. Membuat perjalanan dinas fiktif Kepala Desa dan jajarannya;
  6. Mark Up pembayaran honorarium perangkat Desa;
  7. Mark Up pemmbayaran alat tulis kantor;
  8. Memungut pajak/ retribusi Desa namun tidak dilaporkan dan disetorkan baik ke kas Desa maupun Kanor Pajak setempat;
  9. Pembelian inventaris kantor namun diperuntukan secara pribadi;
  10. Pemangkasan anggaran publik yang dialihfungsikan untuk kepentingan perangkat Desa;
  11. Melakukan permainan (kongkalikong) dalam proyek yang didanai oleh Dana Desa;
  12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa.

Modus penyalahgunaan/ korupsi Dana Desa tersebut menjadi evaluasi bagi semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Desa itu sendiri. Keberlanjutan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat Desa akan terancam apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa upaya perbaikan. Akuntabilitas, partisipasi publik serta kesadaran akan kepemilikian dan tanggung jawab atas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa perlu ditingkatkan kembali baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, juga masyarakat Desa itu sendiri guna mengawal pelaksanaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa yang lebih baik. Tidak kalah pentingnya, issue penguatan kapasitas perangkat Desa perlu diperhatikan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pembuatan laporan keuangan dengan prinsip keterbukaan/ transparansi yang dampaknya akan berkaitan dengan peningkatan kepercayaan/ trust masyarakat Desa.