PEMANFAATAN DANA DESA WAJIB DITUNJANG INOVASI


  Kamis, 01 Nopember 2018 Berita DITJENPPMD

BANTEN - Program Dana Desa yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menuai hasil positif. Sejak kali pertama pada tahun 2015, sebagai implementasi UU No. 6 Tahun  2014 tentang Desa dan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pembangunan di pedesaan tumbuh pesat.

“Undang-undang desa sudah masuk tahun ke-5, sementara program dana desa tahun ke-4. Kami mencatat, pembangunan infrastruktur sangat besar. Lebih dari 1.000 jembatan, ribuan MCK, turap, dan masih banyak lagi. Ini pencapaian terbesar di republik ini. Dengan capaian mencakup 74.958 desa telah mendapat rekor MURI di awal 2018,” kata M. Fachri, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDT dan Transmigrasi saat membuka talkshow dan workshop di Kabupaten Lebak Banten, Selasa (30/10/2018).

Menurut M. Fachri, Presiden Joko Widodo beberapa kali telah berpesan bahwa penggunaan dana desa pada 2019 yang totalnya mencapai Rp70 triliun, harus beralih dari pembangunan  infrastruktur dasar menjadi peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan usaha masyarakat. Ini brrtujuan supaya meningkatkan ekonomi serta jadi sumber pendapatan desa.

“Pembangunan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika memiliki spesifikasi khusus di bidang usaha,” tuturnya.

Olehnya, lanjut M. Fachri, setiap kepala desa di Lebak harus berani berpikir out of the box atau melakukan inovasi. Dia mencontohkan seorang kepala desa di Cisayong, Tasikmalaya, membangun lapangan sepak bola bertaraf internasional.

“Ketika saya tanya beliau (kades), apa manfaatnya menghabiskan dana besar untuk lapangan  tersebut? Pak Kades menjelaskan bahwa lapangannya disewakan kepada klub-klub yang mau bermain. Tiap hari ada dua klub menyewa dengan biaya Rp 500 ribu. Sekarang sudah waiting list sampai dua bulan. Artinya, desa mendapat income Rp 1 juta per hari. Kalikan saja 60 hari,” terangnya.

Pergeseran prioritas dana desa dari pembangunan infrastruktur kepada inovasi, turut diamini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak. Rusito. Menurutnya, desa yang sudah memadai infrastrukturnya, beralihlah ke inovasi usaha. Jika sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, maka sekarang sudah masuk ke level dua, yakni pemerintahan desa wirausaha.

Rusito menyadari, Kabupaten Lebak memiliki 340 desa dan 28 kecamatan. Terdata, baru empat masuk kategori desa maju, sementara 122 desa masih tertinggal. Kalaupun masih banyak desa menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur, dia berharap pilihan itu tetap menunjang ke arah pemberdayaan masyarakat. Misalnya, jalan menuju tempat wisata atau ke perkebunan dan sumber usaha lainnya.

Masih kata dia, Kabupaten Lebak kini meluncurkan Program Inovasi Desa. Diharapkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lebak, bukan satu-satunya lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Tim penggerak PKK hingga karang taruna sebaiknya ambil bagian mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan Dana Desa adalah stimulan, jika dikembangkan untuk wirausaha nantinya sanggup memberi pemasukan pada desa itu sendiri,” kata Rusito.

Paparan M. Fachri dan Rusito menjadi jawaban atas keinginan Asisten Daerah I Kabupaten Lebak, Alkadri, yang hadir mewaliki Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya, Alkadri menjelaskan pembangunan fisik di Lebak sebesar 60 persen, kegiatan masyarakat 30 persen dan hanya menyisakan sebesar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut Alkadri, setelah talkshow dan workshop, wajib dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam yang sanggup mendorong semua kepala desa melahirkan ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Potensi di Lebak banyak, hanya dibutuhkan publikasi lebih masif. Saya berdiskusi dengan pihak Keminfo agar tiap desa punya website sehingga lebih cepat dikenal,” ujar Alkadri.

(Fajarbanten.com)