DESA MENJEMPUT ASA


  Rabu, 26 September 2018 Berita DITJENPPMD

Fenomena dana desa terus menggelinding diseluruh desa yang ada di Indonesia. Opini negatif dalam pengimplementasiannya tidak sedikit, namun banyak pula yang beropini positif terhadap penggunaannya. Opini negatif yang berkembang diantaranya adalah banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa; pengaturan yang tidak hanya dikeluarkan oleh satu institusi; perubahan regulasi yang begitu cepat; serta pengawasan yang begitu ketat dan dilakukan oleh banyak elemen. Namun demikian, dari sederetan opini negatif itu, banyak pula opini positif terhadap implementasi dana desa, diantaranya : dana desa mampu mendorong kreativitas dan inovasi di desa; dana desa mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di desa; dana desa mampu mengakumulasi aset didesa; dana desa mampu membangun ekonomi masyarakat di desa; dana desa mampu membuka keterisoliran desa; serta dana desa mampu mendorong kohesifitas sosial yang ada di desa, dan banyak lagi ukiran sejarah yang ditorehkan oleh desa melalui dialokasikannya dana desa sejak tahun 2015.

Deretan prestasi dan permaslahan dalam penggunaan dana desa itu, tentu harus menjadi bahan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Tidak mudah memang, namun dengan semangat dan gelora dari jiwa masyarakat desa dengan adanya asa dan harapan terhadap eksistensi dana desa ini, harus kita jadikan sebagai tambahan energi bagi kita untuk lebih fokus lagi guna mencurahkan segenap daya dan pikiran secara kolaborasi pada seluruh elemen dan disetiap level, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kemandirian desa.

Desa harus kita bantu untuk mewujudkan asanya, desa harus kita dorong untuk meraih apa yang dicita-citakannya, dan desa harus kita bangkitkan semangatnya untuk melepaskan diri dari ketertinggalan.

Secara akumulasi dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menyentuh besaran Rp. 187 M, nilai yang relatif besar. Sebuah nilai yang belum pernah ada dalam sejarah kita, dimana pemerintah (eksekutif dan legislatif) bersepakat mengalokasi dana untuk desa dalam menjalankan kewenangannya, dimana kewenangan itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pertanyaan besar bagi kita semua, sudahkah desa mampu mengkonfersikan nilai besar itu kepada cita-cita besar bangsa melalui nawacita ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” cita-cita yang sangat luhur dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai ini.

Pertanyaan besar ini, secara nyata dijawab oleh desa dengan tunai. Desa ternyata mampu menjalankan mandatnya untuk membangun desa-desanya sesuai dengan kewenangannya. Ini terbukti dari prestasi dana desa selama tiga tahun ini, ini terlihat dari gabar infografis  berikut ini :

 

 

Selain prestasi secara fisik itu, desa juga telah mampu bertransformasi dari desa-desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang menjadi desa maju, dan dari desa maju menjadi desa yang mandiri. Hal ini terlihat dari dari pemutahiran data IDM yang dilakukan oleh Ditjen PPMD tahun 2018 terhadap data tahun 2017 dimana terlihat perubahan status desa sebagai berikut :  

 

 

Prestasi besar itu tidak akan berarti apa-apa kalau supra desanya, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan provinsi tidak terlibat serta ikut secara aktif dalam proses transformasi kemandirian tersebut, dari desa-desa yang sangat tertinggal menjadi desa-desa yang berkembang, maju dan bahkan mandiri. Dana desa jika dianalogikan sebagai obat, maka dana desa bukanlah jenis obat yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit, dimana jika obat itu dimakan, maka seluruh penyakit akan disembuhkan.

Membangun desa tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada desa itu secara sendiri. Desa harus dibangun secara kolaborasi. Desa akan sangat sulit bertransformasi menjadi desa mandiri, jika desa tersebut tidak didukung oleh kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan proses akselerasi pembangunan di desa. Karena desa hanya mampu menjalankan amanah yang menjadi kewenangannya sendiri. Desa harus kita bantu dalam menjemput asanya, desa harus kita dorong bersama untuk menkonkritkan harapan dan cita-citanyadalam upaya Desa Menjemput Asa.

 

Penulis : Drs. H.Muklis, M.Si (Sesditjen PPMD)