MENDES PDTT REMBUK NASIONAL REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL


  Rabu, 26 September 2018 Berita DITJENPPMD

JAKARTA – Kegiatan “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 19-21 September 2018 di Hotel Media, Jakarta. Dalam kesempatan ini, masyarakat petani dan masyarakat adat berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar dan kementerian terkait tentang persoalan agraria atau kehutanan yang dihadapi di daerahnya.

 

Foto Peseta Rembuk Nasional RAPS 2018 Bersama Presiden RI

Rembuk Nasional ini merupakan kolaborasi antara KSP, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Juga turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan Ormas, CSO pendukung reforma agraria dan perhutanan sosial, serta Pemda dan K/L terkait.

Pada pidato pembukaannya di Istana Negara pada Kamis (20/9), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan peraturan presiden tentang reforma agraria hampir rampung. Penyusunan peraturan presiden atau perpres ini sudah masuk tahap akhir. “Saat ini perpres itu sedang berkeliling dari satu meja ke meja yang lain,” kata Jokowi saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum (GLF) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Perpres itu belum sampai di meja kerja Jokowi. “Memang buat perpres itu muter-muter dulu.” Imbuh Presiden Jokowi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki peran penting dalam membantu memberikan pendampingan kepada setiap daerah yang masyarakatnya telah mendapatkan sertifikat tanah agar bisa mendatangkan pendapatan yang lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam sambutannya pada acara Rembuk Nasional Reforma Agraria di Hotel Media, Jakarta (20/9).

 

Penyerahan Sertifikat Pemberdayaan Oleh Presiden RI untuk Kabupaten Tuban (dua dari kanan) dan Kabupaten Lombok Utara (tiga dari kanan)

“Jadi, daerah-daerah yang masyarakatnya telah mendapatkan seritifikat ini agar diusulkan untuk menentukan Prukadesnya apa. Tapi harus fokus agar memiliki skala produksi yang besar, Kami akan hubungkan dengan kementerian/ instansi terkait dan dunia usaha.” katanya.

Kegiatan rembuk terbagi ke dalam tiga sesi diskusi paralel yang membahas tindak lanjut Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan Masyarakat Hutan Adat (MHA), dan sesi pemberdayaan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pleno pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan implementasi reforma agraria di Aula Puri Ratna. Dalam kesempatan ini juga berlangsung coaching clinic untuk masyarakat mengusukan TORA, PS dan KHDTK.

Dengan diadakannya “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” ini diharapkan dapat menyatukan pendapat dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia, serta menghimbau masyarakat supaya lebih peka dengan keadaan agraria di Indonesia. Sehingga pemerintah juga bisa meningkatkan aset dari agraria.

Berikut lampiran rumusan hasil kegiatan “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” sebagai berikut: