Kebersamaan Dalam Mengentaskan Nagari Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat


  Rabu, 29 Juli 2020 Berita DITJENPPMD

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa ujung tombak dari pelayanan pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau Wali Nagari. Mulai dari Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota hingga Gubernur bertanggung jawab atas status Desa. Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sorotan saat ini berjumlah hanya 4 Desa untuk status Desa Sangat Tertinggal dan 65 Desa Tertinggal. Pencapaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat didasari atas kebersamaan dan selanjutnya dibutuhkan kebersamaan serta tanggung jawab yang lebih kuat lagi untuk mengentaskan Desa-Desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal tersebut.

Dalam Rapat Kordinasi Klasifikasi Indeks Desa Membangun 2020, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syafrizal Ucok, MM menyampaikan bahwa hasil IDM yang dicapai Provinsi Sumatera Barat dalam empat tahun terakhir cukup baik. Bahkan, pada tahun 2020 IDM Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat empat nasional setelah Bali, Yogyakarta dan Jawa Timur. Adapun hasil pengukuran IDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukan 45 Desa Mandiri, 348 Desa Maju, 466 Desa Berkembang, 65 Desa Tertinggal dan 4 Desa Sangat Tertinggal yaitu Desa Sungai Abu, Desa Lubuk Ulang Aling, Desa Lubuk Ulang Aling Tengah dan Desa Lubuk Ulang Aling Selatan.

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil kolaborasi program-program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota dan tentunya program-program yang didanai oleh Dana Desa. Disamping itu, Pemerintah Provinsi juga merespon hasil IDM dengan memberikan rekomendasi pada masing-masing indikator dalam IDM. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menindaklanjuti di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk meningkatkan perkembangan status kemandirian Desa. Sinergitas program-program tersebut tetap berkelanjutan untuk mencapai seluruh Desa di Provinsi Sumatera Barat berstatus Maju dan Mandiri.