INDEKS CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019


  Selasa, 26 Nopember 2019 Berita DITJENPPMD

Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang menyusun Indeks Capaian Pembangunan Desa (ICPD) Kabupaten Katingan sebagai upaya untuk memberikan informasi yang bersifat lokal atas Tolak Ukur Keberhasilan (TUK) pembangunan Desa yang dikembangkan secara nasional, khususnya tindak lanjut atas hasil IDM yang telah diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2018. Melalui indeks capaian pembangunan Desa, diharapkan dapat diperolehnya pengukuran secara ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB) yang memberikan gambaran kesenjangan sosial ekonomi dan pengembangan SDM, serta memerhatikan kekhasan kemajuan lokal.

Pendekatan penyusunan ICPD di Kabupaten Katingan dilakukan dengan merujuk konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana digunakan dalam pengukuran IDM. Namun berbeda dengan IDM, dimensi pembangunan berkelanjutan dari ICPD dibagi menjadi empat, yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola. Selain itu, ICPD sebagai TUK perkembangan Desa dalam satuan wilayah dilakukan juga pengukuran kemajuan pada keluarga, disebut sebagai Indeks Kemajuan Keluarga Desa (IKKD). Dimensi yang sama digunakan juga untuk melihat kemajuan keluarga dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan indikator yang dipilih dari variabel yang dikumpulkan melalui Sensus Desa dengan 154 responden (Kepala Desa) dan Survei Rumah Tangga dengan 422 responden kepala rumah tangga di seluruh Desa di Kabupaten Katingan. Baik pengumpulan data melalui Sensus Desa dan Survei Rumah Tangga dilakukan berdasarkan kuesioner terstruktur yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Katingan. Analisis ICPD dan IKKD menggunakan perhitungan indeks komposit dari indikator-indikator terpilih. Hasil perhitungan ICPD maupun IKKD kemudian dipetakan ke dalam 5 (lima) buah tipologi Desa berdasarkan ciri ekosistem. Kelima tipologi tersebut diantaranya, a) Desa tipe dataran rendah/perairan darat/non pertanian; b) Desa tipe dataran rendah/perairan darat/ pertanian; c) Desa tipe dataran rendah/perairan laut/non pertanian; d) Desa tipe dataran rendah/perairan laut/pertanian;dan e) Desa dataran tinggi/perairan darat/ pertanian. Hasil ICPD setiap Desa selanjutnya dibandingkan dengan status desa hasil pengukuran IDM. Melalui kedua hasil indeks tersebut dilakukan pembahasan untuk menghasilkan indeks kepuasan dan matriks perbaikan kinerja disusun dengan metode yang dimodifikasi dari penyusunan Diagram Kartesius dengan tujuan hasilnya menjadi masukan perumusan arah dari usaha-usaha perbaikan program Pemerintah Kabupaten maupun dari Pemerintah Desa untuk masa yang akan mendatang.

Berdasarkan 4 dimensi dengan 11 indikator (pemukiman, kesehatan, pendidikan, modal sosial, keragaman produksi, pusat perdagangan, kelembagaan keuangan, sumber keuangan desa, bencana alam, pemerintahan dan komunikasi) dan 26 variabel pada penyusunan ICPD, dihasilkan proporsi kategori Desa di Kabupaten Katingan saat ini yang berstatus Desa Tertinggal adalah 48,7 %  dari 154 Desa atau 75 Desa, dan Desa Sangat Tertinggal adalah 18.8 % (29 Desa). Dengan mempertimbangkan kekhasan desa dalam melakukan pembangunan, hasil tersebut lebih baik dibandingkan dengan perhitungan IDM yang menggunakan ukuran terpusat. Di samping itu, dua kategori ICPD tersebut menonjol pada tipe Desa di Dataran Rendah/Perairan Darat/pertanian. Meskipun demikian, Desa-Desa dengan kategori ICPD Berkembang (mencapai 28.6% dari 154 Desa) diketahui ada 29 Desa atau 18.8% dari 154 Desa berada juga di Tipe Desa di Dataran Rendah/Perairan Darat/pertanian. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah Kategori ICPD pada Tipe Desa di Daerah Tinggi/Perairan Darat/Pertanian (wilayah hulu) ada 19 Desa (83.0% dari 23 Desa) terkategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Dalam rangka mengidentifikasi masukan perancangan pembangunan ditunjukkan melalui hasil analisis ICPD berdasarkan 4 kuadran yang diantaranya kuadran 1 untuk Prioritas Pertahankan Kinerja, kuadran 2 untuk Prioritas Utama Perbaikan Kinerja, kuadran 3 untuk Prioritas Rendah dan kuadran 4 untuk Prioritas Kinerja Berlebihan. Analisis kuadran 1 untuk priositas pertahankan kinerja dari 154 Desa menunjukkan prioritas indikator yang perlu dipertahankan kinerjanya dan dirasa penting oleh masyarakat. Pada Kabupaten Katingan, diketahui bahwa indikator penanganan bencana alam dan kesehatan dinilai paling penting dan sudah memuaskan. Selain itu, indikator menjaga modal sosial (89.6%) di desa dinilai perlu diteruskan dan dipertahankan. Demikian juga, indikator menjaga modal sosial masyarakat (97.40 %), pemukiman (66.23%) yang dianggap masyarakat sebagai indikator penting dan memuaskan perlu terus dilanjutkan. Sedangkan, indikator pendidikan (47.40%) dan keuangan desa (57.14%) dinilai menjadi prioritas penting oleh masyarakat dan diharapkan wajib terus dikembangkan serta dipertahankan kinerja yang telah dicapai saat ini.

Analisis kuadran 2 untuk prioritas utama perbaikan kinerja memuat indikator yang dianggap berpotensi dikembangkan, sementara tingkat kinerja pemerintah saat ini dianggap belum optimal. Masyarakat menilai perbaikan koordinasi kerja di kalangan pemerintahan perlu diperbaiki (89,61%). Sinergitas, komunikasi dan program yang saat ini juga dirasakan belum terintegrasi. Untuk itu, diharapkan ke depan dapat terfasilitasi melalui bantuan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menungkatkan peran serta masyarakat, khususnya keterlibatan golongan muda dalam mengembangkan Desa. Selain itu sumber keuangan Desa (42,86%) perlu dikembangkan agar tidak tergantung hanya pada dana transfer pemerintah. Peningkatan pendapatan asli Desa melalui kegiatan produktif di Desa maupun kerjasama antar Desa dirasa merupakan solusi aktif yang mampu mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat di Desa-Desa Kabupaten Katingan.

Analisis kuadran 3 untuk prioritas rendah menunjukkan indikator dengan tingkat kepentingan rendah dan tingkat kinerja pemerintah saat ini juga dinilai masyarakat tidak terlalu baik. Indikator pengembangan kelembagaan ekonomi menjadi prioritas pertama yang dirasa paling tidak penting dan dikerjakan dengan biasa-biasa saja oleh pemerintah (97,40%). Ke depan, kelembagaan ekonomi yang dikembangkan berbasis masyarakat diperlukan. Namun hal tersebut harus didahului perancangan bisnis berbasis masyarakat. Masyarakat menilai tanpa perencanaan bisnis yang baik, tidak akan ada keberlanjutan penghidupan yang baik. Apabila perencanaan bisnis terintegrasi dengan baik, maka hal yang perlu dikembangkan adalah ketersediaan lembaga keuangan (96,75%).

Analisis kuadran 4 untuk prioritas kinerja berlebihan, menggambarkan prioritas kinerja berlebih dengan cir kepentingan indikator dianggap kurang penting dan tingkat kinerja pemerintah sudah terlalu berlebihan. Indikator komunikasi dianggap masyarakat dilakukan pemerintah berlebihan (22,73%). Hal ini akibat penyediaan infrastruktur teknologi digital tanpa diikuti pengembangan sumberdaya manusia, sehingga kurang dirasakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Indikator selanjutnya adalah pembangunan pusat pelayanan masyarakat (9,74%) dirasakan dikerjakan terlalu berlebihan, mengingat prosedur pelayanan telah dikembangkan dengan baik, tetapi tidak diikuti oleh perluasan kegiatan usaha produktif.

Disamping itu, hasil pengukuran Indeks Kemajuan Keluarga Desa (IKKD) pada Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Desa-Desa Kabupaten Katingan relatif baik dalam kategori menuju maju. Masyarakat di Desa-Desa dataran rendah cenderung hidup lebih baik dibanding keluarga-keluarga di wilayah hulu. Pola nafkah mereka selain berladang terbuka mendapatkan pendapatan dari mencari emas, bekerja di logging atau perkebunan sawit. Bahkan, banyak keluarga membuka usaha burung walet. Keluarga juga telah mengakses sarana transportasi yang cukup baik sampai ke perkampungan. Kemajuan keluarga diperoleh dengan bersandar pada pengelolaan sumber daya alam. Namun sayangnya, hal tersebut tidak diikuti oleh perhatian untuk memberikan pendidikan yang baik oleh keluarga, karena pad adasrnya penguatan sumber daya manusia yang berkualitas baik menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan keluarga.

Dengan demikian, Berdasarkan hasil analisis antara kategori ICPD dan kategori IKKD dapat disimpulkan, bahwa Desa-Desa dengan status ICPD Tertinggal dan Sangat Tertinggal tetap memiliki kemajuan keluarga Menuju Baik. Namun, apabila diurut berdasarkan matriks menggabungkan Desa-Desa berdasarkan tipologi di atas rata-rata kategori keluarga Menuju Baik (Kemajuan Keluarga Baik) dan dibawah rata- rata (Kemajuan Kelurga Kurang), diketahui bahwa ada Desa-Desa yang relatif berada pada status Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan mempunyai Kemajuan Keluarga Kurang. Temuan lain yang perlu dicatat, berkenaan dengan kesesuaian kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten dan kebijakan Desa. Kesesuaiannya dinilai masyarakat berada pada indeks 0.69 (kategori menuju Sangat Baik). Hal ini dapat dilihat dari penilaian masyarakat atas sudah sesuainya tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Katingan (aktual) dengan ekspektasi dan harapan  pengembangan desa di mata masyarakat.

Inisiatif pengembangan ICPD dan IKKD menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Katingan terutama berkaitan menjadikan Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Bermatabat (Berbudaya, Maju, Religius, Terintegrasi, Berkesinambungan dan Terbuka). Dalam hal ini, fokus dalam peningkatan kemajuan wilayah Desa yang mensejahterakan keluarga di Desa. Harapannya,  visi dan misi tersebut dapat ditelaah perkembangannya secara terukur, sehingga menjadi dasar perbaikan program pembangunan yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari kegiatan kali ini adalah diperlukan tindak lanjut pengelolaan data yang terkumpul dalam wadah "Satu Data Kabupaten Katingan". Proses tersebut perlu dilakukan bersamaan dengan Pembangunan Sistem Manajemen Informasi Perencanaan dan Perancangan Desa yang dikembangkan oleh Kabupaten untuk digunakan melakukan percepatan pengelolaan Desa Membangun. Pembangunan sistem ini juga penting melibatkan generasi muda berbakat sebagai kreator digital lokal dengan harapan kedepannya dapat melahirkan platform-platform lokal guna menyelesaikan masalah lokal yang tidak terfikirkan oleh pengambil kebijakan di tingkat Nasional.

 

Sumber :

Laporan Akhir Penyusunan Indeks Capaian Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan

Oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan