DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM & TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PROFIL

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tugas dan fungsi Sekretaris Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebagai berikut 

a. Tugas (Pasal 175) :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna. 

b. Fungsi (Pasal 176) :

1)   Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

2)   Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

3)   Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

4)   Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

5)   Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

6)   Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan

7)   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

 

Merujuk pada kerangka kebijakan di atas maka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah berperan penting dalam hal penyiapan instrumen kebijakan, memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang diharapkan memberi daya ungkit bagi masyarakat dalam rangka mendayagunakan potensi yang tersedia di masyarakat. 

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas:

  1. Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan
  2. Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim
  3. Subdirektorat Lingkungan Hidup
  4. Subdirektorat Teknologi Tepat Guna;
  5. Subbagian Tata Usaha.

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015