DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PROFIL

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.

Direktorat  Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas:

  1. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
  2. Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif
  3. Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa
  4. Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa
  5. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat desa
  6. Subbagian Tata Usaha.

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015