Berita

SARANA DAN PRASARANA MOTOR PENGGERAK KURANGI KEMISKINAN By Admin | 2016-10-11 11:51:03

YOGYAKARTA - Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan spesifik mendukung perkembangan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu merupakan hasil dari berbagai studi yang dilakukan selama ini. Sekaligus merupakan jawaban dari persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat di desa, terkait dengan pembangunan desa.

"Diskursus pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari masalah kemiskinan masyarakat di desa, baik kemiskinan kultusal maupun struktural. Keduanya membutuhkan solusi untuk mengatasinya," ungkap Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Gunalan saat membacakan sambutan tertulis Dirjen PPMD, Kementerian Desa PDTT, Ahmad Erani Yustika, pada acara Peltihan Teknis pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa di Yogyakarta, Kamis (5/10).

Erani menyebutkan, pada tahun 2014 merupakan mementum pembangunan sarana dan prasarana, dengan diundangkannya UU No.6/2014 tentang Desa. "Inilah tonggak awal dimulainya pembangunan dari desa," ujarnya. Pembentukan UU Desa itu sendiri, lanjutnya, merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), dimana salah satu penekanannya adalah pemberdayaan desa menjadi lebih maju, mandiri, dan demokratis. Eksistensi desa langsung bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa yang maju akan menjadi landasan yang kokoh dalamĀ  pembangunan nasional. "Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT dengan segenap kemampuannya akan terus mendorong, memajukan dan mengentaskan ketertinggalan desa-desa di Indonesia, melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," ungkapnya.

Program pembangunan itu antara lain dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sarpras desa. Salah satunya sarpras pendukung ekonomi desa, terutama irigasi dan pasar desa. Seperti diketahui, produktivitas padi Indonesia saat ini disinyalir turun lebih dari 50%. Sebab, kondisi irigasi di beberapa daerah rusak hingga rata-rata mencapai 52%, atau sekitar 3,3 juta hektar lahan dari 7,3 juta hektar lahan yang ada. "Karena itu, sangat penting adanya pembangunan atau rehabilisasi irigasi," tambahnya.

Disamping itu, kondisi pasar tradisional yang sebagian besar di desa, saat ini lebih dari 8.000 pasar sangat memprihatinkan. Sehingga perlu penanganan, bahkan perlu dibangun pasar baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lumbung Ekonomi Desa
Dari konsep Trimatra, yakni jaring komunitas wiradesa, lumbung ekonomi desa, dan lingkar budaya desa, pelaksanaan matra kedua, lumbung ekonomi desa dilandasi oleh amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 45.

"Lumbung ekonomi desa diarahkan untuk mewujudkan 3 aspek, yaitu kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa," tandasnya.

Karena itulah, untuk mendorong menjadi sentra produksi padi dan pusat pemasaran berbasis desa, maka pembangunan sarana prasarana pendukung ekonomi desa, khususnya irigasi dan pasar desa, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

Sementara itu, Direktur PSPD, Gunalan menjelaskan, pelaksanaan UU No.6/2014 sudah banyak mendapat pujian. Karena jika UU itu bisa dilaksanakan dengan baik dan konsisten, maka pembangunan ekonomi desa itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Seperti kita ketahui, bahwa dana desa pada tahun 2016 ini mencapai Rp40 triliun dan pada 2017 mendatang menjadi Rp70 triliun. Ini dana yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal dan berkualitas," kata Gunalan.

Terkait dengan masalah itu, lanjut Gunalan, Direktorat PSPD mempunyai tupoksi yang lebih mengarah kepada pemanfaatan dana desa dengan lebih baik. Karena itulah, PSPD ingin bersinergi dengan program (kementerian) lainnya. "Sebagai contoh di Balikpapan, mengenai cakupan air bersih dn sanitasi skala nasional. Kita sudah memberikan support kepada program Kementerian Pekerjaan Umum," katanya. Ini artinya, jika 5% saja dana desa bisa digelontorkan untuk air bersih dan sanitasi di 74.794 desa, dengan asumsi setiap desa mendapat Rp20 juta, maka akan terbangun setidaknya 59.000 titik (desa). "Dengan 5% dana desa untuk irigasi dan 5% untuk pasar desa, maka anggarannya luar biasa. Dengan demikian, maka, ada 5 bidang pembangunan yang harus mendapat perhatian, yaitu sarpras permukiman, transportasi, pendukung ekonomi, dan komunikasi," ungkapnya.

Kelima bidang itu, dibutuhkan dalam dana desa. "Karena itulah, tahun depan kita sudah punya gambaran pemanfaatan dana desa yang akan ditetapkan tahun ini. Sehingga, kontribusi secara nasional di tahun depan, bisa terpetakan dengan baik," jelasnya.

Menurut Gunalan, apabila sudah bisa dipetakan dengan baik, maka dana desa bisa lebih berkualitas dan mampu mensupport target-target pembangunan nasional. "Itulah yang menjadi harapan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dimana dana desa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkualitas," pungkasnya.

(BisnisPos,Angelina Larasati)

Kembali ke Indeks